Beranda  \  Berita

Kebutuhan Masyarakat Jadi Prioritas

Progres Kerja Disperkimtan Melebihi Target RPJMD Bupati Bandung

Dinas Peruma­han Rakyat, Kawasan Pemu­kiman dan Pertanahan (Dis­perkimtan) Kabupaten Bandung mengklaim progres pelaksanaan program sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Men­engah Daerah (RPJMD).

Kepada Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi mengatakan, sesuai dengan rencana kerja awal tahun 2019. Pihaknya, sudah melaksanakan semua program dan optimistis pada Desem­ber sekarang progresnya su­dah mencapai 90,75 persen

LAKUKAN INTERAKSI: Bupati Bandung Dadang M. Naser (Kiri) bersama Erwin Rinaldi (Kanan) terkait program P2WKSS di Desa Malakasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

”Pada prinsifnya, semua pro­gram disetiap akhir tahun ha­rus selesai. Mulai pelaksanaan, serapan anggaran dan pertang­gungjawaban. Saya optimistis semua selesai sesuai skejul rencana kerja Disperkimtan,” Kata Erwin saat ditemui Jabar Ekspres di ruang kerjanya di Soreang, kemarin (7/12).

Menurutnya, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung semua program yang menjadi kewenangan Disperkimtan sudah mencapai target. Khu­susnya proram rutilahu dan kumuh. Walau demikian, ia mengaku, program rutilahu masih menjadi program prio­ritas. Sebab, dilihat dari kebu­tuhan dan ajuan masyarakat.

”Tercapai itu sesuai RPJMD. Tapi, masayarakat masih ba­nyak yang mengajukan ru­tilahu. Selain itu, program air bersih, sanitasi dan kumuh masih menjadi program prio­ritas pada tahun 2020. Sebab, permintaan masih tinggi dan sesuai kebijakan pak Bupati untuk merespon, karena pro­gram itu menyakut kebutuhan masyarakat langsung,” jelasnya.

Lebih lanjut Erwin menga­takan, selain rutilahu program yang menjadi prioritas tahun 2020 mendatang adalah pro­gram air bersih, sanitasi dan kumuh. Sampai akhir 2019 akhir, dengan adanya program kotaku, mampu menurunkan data dan kondisi kampung kumuh.

Erwin menambahkan, selain prgram tersebut. Pihaknya juga, mendorong program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Se­hat dan Sejahtera (P2WKSS). Menurutnya, P2WKSS meru­pakan program strategis pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Sehingga, semua SKPD ikut berpartisipasi. Khusus untuk disperkimtan pada tahun ketiga ini ekpe­tasinya lebih meningkat. Se­bab, sesuai dengan program kerja Disperkimtan.

”Kami sudah turut serta pada program P2WKSS. Dengan melaksanakan se­macam program bedah kam­pung. Mulai penataan rumah sehat, pembenahan kawasan dan pelaksanaa yang lainnya sesuai dengan progran dis­perkimtan. Dengan demikian, kedepannya kita akan selalu memprogramkan, sesuai in­tregrasi program yang men­jadi kewenangan Disperkim­tan,” akunya.

Erwin menjelaskan, Disper­kimtan sukses melaksanakan program kaloborasi melalui komunikasi dan memberi informasi kepada semua sek­tor. Oleh karena itu, pihaknya mendapat penilaian dan apresiasi dari pemprov Jabar melalui program Hegar Jabar.

”Kaloborasi dalam artian berhasil menjalin komuni­kasi antara pemkab dengan pemprov, dinas dengan ma­syarakat dalam meningkatkan program kerja dan pember­dayaan masyarakat,”akunya.

Pemprov jabar melalui Dip­erkim, melakukan penilaian kinerja dan capaian program Disperkimtan kabupaten Bandung, diantaranya program perumahan, keciptakaryaan dan penataan kampung ku­muh. ”Itu merupakan apre­siasi pencapaian aja, diliat dari data dan capaian program disperkimtan tahun ini dan tahun tahun sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang pengembangan perumahan Tri Martono mengatakan perbaikan rutisudah 95 per­sen dari total sekitar 800.000 rumah warga di Kabupaten Bandung sudah dalam kon­disi layak huni. Jumlah itu sudah melebihi target Ren­cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hanya sampai 87 persen.

”prosentase tersebut akan tercapai pada akhir Desember 2019 nanti ketika keseluruhan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) rampung. Saat ini program perkembangannya sudah 90 persen,”katanya.

Menurut Tri, pihaknya me­nyalurkan bantuan perbaikan rutilahu untuk masyarakat sampai sekitar 3.480 unit. Jumlah itu terdiri dari 1.200 unit yang dibiayai APBD Ka­bupaten Bandung, 900 unit bantuan dari Pemprov Jabar dan 380 unit dari bantuan pemerintah pusat.

Meskipun demikian, Tri me­negaskan bahwa capaian ter­sebut tidak akan membuat pihaknya berhenti untuk terus membantu masyarakat dalam memiliki rumah yang layak huni. ”Meskipun sudah 95 persen, bukan berarti tidak ada lagi rutilahu yang harus dip­erbaiki, masih ada sisa 5 persen yang harus dibantu,” pungkas­nya. (adv/rus)