Kebutuhan Masyarakat Jadi Prioritas
Progres Kerja Disperkimtan Melebihi Target RPJMD Bupati Bandung
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung mengklaim progres pelaksanaan program sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepada Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi mengatakan, sesuai dengan rencana kerja awal tahun 2019. Pihaknya, sudah melaksanakan semua program dan optimistis pada Desember sekarang progresnya sudah mencapai 90,75 persen
LAKUKAN INTERAKSI: Bupati Bandung Dadang M. Naser (Kiri) bersama Erwin Rinaldi (Kanan) terkait program P2WKSS di Desa Malakasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.
”Pada prinsifnya, semua program disetiap akhir tahun harus selesai. Mulai pelaksanaan, serapan anggaran dan pertanggungjawaban. Saya optimistis semua selesai sesuai skejul rencana kerja Disperkimtan,” Kata Erwin saat ditemui Jabar Ekspres di ruang kerjanya di Soreang, kemarin (7/12).
Menurutnya, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung semua program yang menjadi kewenangan Disperkimtan sudah mencapai target. Khususnya proram rutilahu dan kumuh. Walau demikian, ia mengaku, program rutilahu masih menjadi program prioritas. Sebab, dilihat dari kebutuhan dan ajuan masyarakat.
”Tercapai itu sesuai RPJMD. Tapi, masayarakat masih banyak yang mengajukan rutilahu. Selain itu, program air bersih, sanitasi dan kumuh masih menjadi program prioritas pada tahun 2020. Sebab, permintaan masih tinggi dan sesuai kebijakan pak Bupati untuk merespon, karena program itu menyakut kebutuhan masyarakat langsung,” jelasnya.
Lebih lanjut Erwin mengatakan, selain rutilahu program yang menjadi prioritas tahun 2020 mendatang adalah program air bersih, sanitasi dan kumuh. Sampai akhir 2019 akhir, dengan adanya program kotaku, mampu menurunkan data dan kondisi kampung kumuh.
Erwin menambahkan, selain prgram tersebut. Pihaknya juga, mendorong program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Menurutnya, P2WKSS merupakan program strategis pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Sehingga, semua SKPD ikut berpartisipasi. Khusus untuk disperkimtan pada tahun ketiga ini ekpetasinya lebih meningkat. Sebab, sesuai dengan program kerja Disperkimtan.
”Kami sudah turut serta pada program P2WKSS. Dengan melaksanakan semacam program bedah kampung. Mulai penataan rumah sehat, pembenahan kawasan dan pelaksanaa yang lainnya sesuai dengan progran disperkimtan. Dengan demikian, kedepannya kita akan selalu memprogramkan, sesuai intregrasi program yang menjadi kewenangan Disperkimtan,” akunya.
Erwin menjelaskan, Disperkimtan sukses melaksanakan program kaloborasi melalui komunikasi dan memberi informasi kepada semua sektor. Oleh karena itu, pihaknya mendapat penilaian dan apresiasi dari pemprov Jabar melalui program Hegar Jabar.
”Kaloborasi dalam artian berhasil menjalin komunikasi antara pemkab dengan pemprov, dinas dengan masyarakat dalam meningkatkan program kerja dan pemberdayaan masyarakat,”akunya.
Pemprov jabar melalui Diperkim, melakukan penilaian kinerja dan capaian program Disperkimtan kabupaten Bandung, diantaranya program perumahan, keciptakaryaan dan penataan kampung kumuh. ”Itu merupakan apresiasi pencapaian aja, diliat dari data dan capaian program disperkimtan tahun ini dan tahun tahun sebelumnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang pengembangan perumahan Tri Martono mengatakan perbaikan rutisudah 95 persen dari total sekitar 800.000 rumah warga di Kabupaten Bandung sudah dalam kondisi layak huni. Jumlah itu sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hanya sampai 87 persen.
”prosentase tersebut akan tercapai pada akhir Desember 2019 nanti ketika keseluruhan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) rampung. Saat ini program perkembangannya sudah 90 persen,”katanya.
Menurut Tri, pihaknya menyalurkan bantuan perbaikan rutilahu untuk masyarakat sampai sekitar 3.480 unit. Jumlah itu terdiri dari 1.200 unit yang dibiayai APBD Kabupaten Bandung, 900 unit bantuan dari Pemprov Jabar dan 380 unit dari bantuan pemerintah pusat.
Meskipun demikian, Tri menegaskan bahwa capaian tersebut tidak akan membuat pihaknya berhenti untuk terus membantu masyarakat dalam memiliki rumah yang layak huni. ”Meskipun sudah 95 persen, bukan berarti tidak ada lagi rutilahu yang harus diperbaiki, masih ada sisa 5 persen yang harus dibantu,” pungkasnya. (adv/rus)