TIMESINDONESIA, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna me-launching Program 99 Hari Kerja di sektor perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 4.635 unit dari berbagai sumber anggaran di tahun 2021 ini.

Rehab rutilahu dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung. Tiap satu unit rutilahu menapat bantuan sebesar Rp 17,5  juta (minus pajak), yang terbagi atas material, upah serta biaya operasional.

Launching program rehab rutilahu ditandai dengan penyerahan Buku Tabungan Penerima Bantuan Masing-masing Kegiatan Perbaikan Rutilahu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang (10/6/21).

“Kita bukan hanya launching, tapi juga akan memantau program-program ini ke lapangan. Apakah sudah terlaksana atau belum. Termasuk dari sisi spesifikasinya, jangan sampai tidak sesuai. Karena program ini bukan program asal-asalan, tapi memang diharapkan sebagai program yang bisa memperbaiki lingkungan di masing-masing wilayah. Sehingga rutilahu ini nantinya bisa jadi layak, sebagai rumah yang baik dan sehat,” tutur Bupati Dadang Supriatna.

Dari jumlah 4.635 unit tersebut, sebanyak 645 unit dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung, 2.225 unit dari APBD Provinsi, dan sebanyak 1.845 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, sebut bupati, masih tersisa sekitar 37 ribu unit rutilahu di Kabupaten Bandung. Dalam upaya percepatan, Bupati Bandung menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, provinsi, termasuk corporate social responsibility (CSR). “Kita akan upayakan bagaimana yang 37 ribu ini bisa maksimal perbaikannya,” ucap bupati.

Kang DS, sapaan bupati, menyatakan saat ini data penerima manfaat yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sudah mulai tertib dan sinkron. Namun ia menginstruksikan, sinkronisasi data juga perlu dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini tentu diperlukan agar dalam menargetkan anggaran, kita tidak akan salah sasaran. Jangan sampai ada data ganda, warga yang sudah menerima program dari provinsi kemudian dapat lagi dari kabupaten atau dari CSR,” imbuh Kang DS.

Pada kesempatan itu, Kang DS didampingi Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi menyerahkan secara simbolis Buku Tabungan, antara lain kepada tiga orang penerima bantuan dana rutilahu dari APBD Kabupaten Bandung, dua orang dari stimulan perumahan swadaya kementerian, satu orang dari program Kotaku, satu orang dari program Pisew, dua orang dari program Pamsimas dan satu orang penerima bantuan program Sanimas.

Sementara Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, target rehab 4.365 rutilahu ini cukup signifikan sehingga pihaknya harus bekerja keras lagi mencari sumber anggaran lain.

"Kita akan berkordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Termasuk dengan mengoptimalkan bantuan pihak swasta dan swadaya masyarakat," kata Erwin.

Kaitan yang baru mengusulkan, menurut Erwin hal itu bisa dicek di database, apakah sudah masuk atau belum dalam data perbaikan rutilahu. 

"Kita punya database, kita bisa lihat di sana. Kalau belum, maka akan diusulkan," ungkap Erwin. Ia pun mengakui masih banyak yang perlu mendapat bantuan perbaikan rutilahu.

Soal mekanisme pengajuan perbaikan rumah, menurutnya bisa melalui kecamatan atau dari desa yang mengusulkan, serta bisa dajukan melalui Musrenbang.

"Juga bisa melalui mekanisme yang memungkinkan dalam penganggaran. Misalnya melalui penginputan pokok pikiran elektronik (e-Pokir) DPRD Kabupaten Bandung," jelas Erwin saat mendampingi Bupati Bandung.(*)