JURNAL SOREANG - Penataan Program kawasan kumuh, menjadi program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, tahun 2023.

Program tersebut sejalan dengan 13 program unggulan Bupati Bandung yang tertuang dalam visi misi pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.

Hal tersebut dikatakan Wahyudin kepala Disperkimtan Kabupaten, 14 wilayah kecamatan yang menjadi target penataan kawasan kumuh pada tahun 2023.

"Jadi, pada tahun 2023 ini, kami menargetkan 14 wilayah yang akan ditata sebagai langkah mengatasi kawasan kumuh," kata Wahyudin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 5 Juli 2023.

Menurut Wahyudin, penataan kawasan kumuh tentu menjadi prioritas Disperkimtan karena sesuai dengan 13 program unggulan pemkab Bandung.

"Dari 14 lokasi yang akan ditata dari kawasan kumuh, 7 Wilayah diantaranya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyudin mengatakan, dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan diantaranya di Wilayah Kecamatan Arjasari, Margahayu, Bojongsoang, Cicalengka dan Wilayah Cimenyan ada dua titik lokasi.

"Ya, titik wilayah tersebut akan segera dilaksanakan pada awal Juli 2023," akunya.

Wahyudin yang didampingi Sekretaris Disperkimtan Cecep Mulyana mengatakan, program penataan kawasan kumuh akan lebih dioptimalkan pada pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

"Memang, sebagian besar kawasan kumuh di kabupaten Bandung paling banyak masalah bangunan. Maka, disikapi dengan pembangunan dan perbaikan rutilahu," katanya.

Oleh karena itu, kata Wahyudin, sesuai dengan 13 program strategis Bupati Bandung salahsatunya pembangunan rutilahu yang ditargetkan 7000 unit pertahun.

"Alhamdulillah, pada tahun 2022 lalu. Pembangunan rutilahu mencapai 7400 unit, itu melebihi apa yang menjadi target," katanya.

Selain pembangunan rutilahu, perbaikan jalan setapak, sanitasi air bersih juga termasuk dalam program penataan kawasan kumuh.

Oleh karena itu, untuk tercapainya program penataan kawasan kumuh, pihaknya akan melibatkan beberapa dinas terkait diantaranya, DPUTR, Dinas Lingkungan Hidup.

"Benar, untuk optimalnya capaian program penataan kawasan kumuh tentu kami akan berkoordinasi dan komunikasi dengan beberapa dinas terkait," ungkapnya.

Sehingga, Wahyudin menegaskan, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan beberapa dinas sesuai kewenangan untuk membetuk peraturan bupati tentang Penanganan kawasan kumuh.

Agar terjalin sinergitas antar dinas sesuai kewenangan, untuk melakukan penataan kawasan kumuh maka akan diajukan pembentukan Perbup," akunya.

Wahyudin menegaskan, pihaknya optimis ketika kolaborasi dan sinergitas antar dinas akan mendorong suksesnya capaikan penataan kawasan kumuh di 14 lokasi pada tahun 2023.

"Sebab, ada 7 indikator suksesnya penataan kawasan kumuh 2 menjadi kewenangan Disperkimtan dan 5 lintas dinas. Maka diperlukan sinergitas yang dikemas melalui Perbup," pungkasnya.***